Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Malaysia menyatakan tidak mengetahui proposal perusahaan yang berbasis di Brunei untuk memulai jaringan kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, hingga tembus Ibu Kota Nusantara di Indonesia yaitu Trans Borneo Railway (TBR).
Menteri Perhubungan Loke Siew Fook mengatakan pemerintah federal belum memberikan persetujuan untuk proyek tersebut dan tender untuk studi kelayakan proposal serupa baru akan dibuka pada bulan Mei. Dia mengatakan, studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan untuk diselesaikan.
“Jika ingin membangun rel kecepatan tinggi di Sabah dan Sarawak, harus mendapat persetujuan dari pemerintah Malaysia, Sabah, dan Sarawak,” ungkap Loke usai meresmikan klasifikasi Terminal 2 KLIA sebagai terminal Kelas A, Rabu (3/4/2024) dilansir Daily Express Malaysia.
“Sampai saat ini belum ada persetujuan, bahkan kami belum pernah membicarakan hal ini dengan pihak perusahaan,” lanjutnya.
Loke menegaskan bahwa pengumuman mega proyek harus dilakukan oleh pemerintah, bukan swasta. Proposal Brunergy Utama Sdn Bhd yang berencana membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi di Kalimantan menarik perhatian media selama akhir pekan. Rencana tersebut bertujuan untuk mempersingkat waktu perjalanan antara Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan.
Foto: Penumpang Kereta Cepat Whoosh/Dok: KCIC
Penumpang Kereta Cepat Whoosh/Dok: KCIC
|
Perusahaan mengatakan proyek senilai US$ 70 miliar (RM 330 miliar) akan dilaksanakan dalam dua tahap, yang melibatkan rute sepanjang lebih dari 1.600 km yang akan dilayani oleh kereta berkecepatan tinggi dengan kecepatan maksimum 350 km/jam.
Menanggapi laporan media, Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan pemerintah negara bagian tidak didekati atau diberitahu secara resmi mengenai proyek tersebut.
Sementara itu, Kepala Menteri Sabah Hajiji Noor mengatakan proyek yang diusulkan akan meningkatkan konektivitas antar masyarakat dan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.
Usulan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Sabah dan Sarawak ke Indonesia bukanlah hal baru, karena Sarawak sudah pernah mengusulkannya di masa lalu. Abang Johari mengatakan proyek tersebut akan meningkatkan perekonomian daerah.
Pada bulan Oktober, Loke mengatakan Putrajaya akan melakukan studi kelayakan atas proposal tersebut, menyusul permintaan dari Sarawak. Secara terpisah, Loke mengumumkan bahwa seluruh 169 terminal bus di semenanjung akan diwajibkan memiliki izin terminal yang dikeluarkan oleh Badan Transportasi Umum Darat (Apad) menyusul pengukuhan undang-undang terkait pada 5 Februari.
“Operator terminal dapat mengajukan izin mulai 22 April melalui sistem perizinan online Apad,” ujarnya.
Artikel Selanjutnya
Video: Konflik Di Laut Merah Makan Korban Baru, Yaitu Malaysia
(fys/wur)